Semarangkita.id – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada 12 Februari 2026 telah menetapkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dengan No Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah pertambangan. Meskipun belum ada izin pertamambangan yang beroperasi, dengan adanya Kepmen tersebut merupakan pintu masuk bagi eksplorasi dan eksploitasi oleh industri ekstraktif.
WUP bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan izin usaha pertambangan (WIUP) yang mencakup mineral logam, batubara, mineral bukan loga, jenis tertentu, dan batuan.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu kawasan konservasi paling penting di Indonesia, bahkan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Kawasan ini bukan hanya habitat terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus), tetapi juga memiliki ekosistem pesisir dan laut yang berharga.
Afdillah Tim Kampanye Laut Greenpeace Indonesia menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan dapat mengganggu ekosistem laut.
“Meningkatnya intensitas kegiatan seperti survei seismik, pengeboran, lalu lintas kapal, dan potensi pnecemaran serta perubahan lanskap akibat aktivitas pertambangan dapat menimbulkan gangguan serius terhadap ekosistem laut seperti terumbu karang, habitat ikan, biota laut, serta ekosistem pesisir yang saling terhubung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon,” Afdillah Ketua Tim Kampanye Laut Greebpeace Indonesia.













