Semarangkita.id – PURWOKERTO – Musim kemarau mulai melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah kembali memicu krisis air bersih. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan kekeringan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap telah berdampak pada puluhan ribu warga dan memerlukan penanganan yang cepat sekaligus berkelanjutan.
Berdasarkan laporan BNPB, kekeringan di Kabupaten Banyumas yang terjadi sejak awal Juli 2026 telah berdampak pada 2.867 kepala keluarga (KK) atau sekitar 9.002 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas telah menyalurkan 15.000 liter air bersih atau setara tiga tangki.
Sementara itu, kondisi di Kabupaten Cilacap berlangsung lebih lama sejak Juni 2026. Hingga 21 Juli 2026, kekeringan telah berdampak pada 8.154 kepala keluarga atau sekitar 27.605 jiwa. BPBD Cilacap bersama berbagai pihak telah mendistribusikan 60 tangki air bersih atau setara 315.000 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setya Ari Nugroho menilai fenomena kekeringan yang berulang setiap musim kemarau tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan musiman semata, melainkan harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Data yang disampaikan BNPB menunjukkan bahwa ribuan keluarga di Banyumas dan puluhan ribu warga di Cilacap mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Ini menjadi alarm bahwa kita membutuhkan langkah penanganan yang lebih cepat sekaligus solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” ujar Setya Ari Nugroho.
Menurutnya, distribusi air bersih merupakan langkah darurat yang harus terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh akses air. Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang lebih kuat agar ketergantungan terhadap bantuan air bersih dapat dikurangi.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, PDAM, serta pemerintah desa mempercepat pembangunan embung, jaringan perpipaan air bersih, sumur dalam, rehabilitasi daerah resapan air, hingga konservasi kawasan hulu sebagai bagian dari strategi mitigasi kekeringan.
“Distribusi air bersih adalah solusi darurat yang harus terus berjalan. Tetapi pemerintah juga harus memikirkan solusi permanen melalui pembangunan embung, peningkatan kapasitas jaringan air bersih, perlindungan daerah resapan, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya bantuan ketika kemarau datang,” katanya.
Setya Ari Nugroho juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa memperkuat koordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara cepat dan merata.
Menurutnya, kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, produktivitas pertanian, peternakan, hingga perekonomian warga.
“Kita harus memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pelayanan dasar kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus hadir lebih cepat sebelum dampaknya meluas terhadap kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho menyatakan akan mendorong penguatan fungsi pengawasan dan penganggaran agar program mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan, memperoleh dukungan yang memadai dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menilai perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat strategi adaptasi melalui penyediaan infrastruktur air yang tangguh, sistem peringatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air.
“Kekeringan adalah tantangan yang akan terus kita hadapi. Karena itu, penanganannya tidak boleh berhenti pada bantuan air bersih. Kita harus membangun sistem yang mampu menjamin ketahanan air bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci agar Jawa Tengah semakin tangguh menghadapi perubahan iklim,” pungkasnya.
