Semarangkita.id – Komisi E DPRD Jawa Tengah pada awalnya menargetkan penanggulangan kemiskinan di provinsi ini dapat ditekan hingga mencapai angka 0 persen pada tahun ini, namun target tersebut diperpanjang.
“Kami menargetkan tahun ini mencapai angka 0% namun diperpanjang oleh presiden prabowo hingga 2026 dengan target 0%” ungkap Johan.
Raperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih komprehensif dalam penanganan kemiskinan. Salah satu poin pentingnya adalah penerapan sistem graduasi, yakni mekanisme agar masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) tidak bergantung selamanya pada bantuan tersebut. Johan menambahkan melalui sistem ini, warga miskin yang sudah berdaya akan didorong untuk keluar dari daftar penerima bansos, dengan dukungan berbagai program pemberdayaan ekonomi.
“Harapannya, masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan bisa mandiri melalui program pemberdayaan. Sistem graduasi ini akan membantu agar bansos lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Johan.
Dalam uji publik tersebut, sejumlah peserta memberikan masukan terkait persoalan pendataan warga miskin. Banyak yang menilai bahwa akurasi data masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Dinas Sosial. Pendataan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran, kelebihan pemberian bantuan, hingga pemborosan anggaran.
Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya kejelasan leading sektor atau instansi penanggung jawab utama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Kemudian menyoroti tentang apresiasi yang besar berupa bantuan pemberdayaan kepada penerima bansos yang menyatakan graduasi secara mandiri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sinung Noegroho selaku Dinas Sosial Kabupaten Klaten.
“Kalaupun bisa ada bantuan berupa pemberdayaan kami harapkan bisa dimaksimalkan di optimalkan untuk teman teman yang kemudian dari penerima bansos yang berinisiasi graduasi mandiri, kalaupun kemudian dari APBD penganggaran yang lain saya ingin difokuskan kepada pemberdayaan mereka agar tidak jatuh lagi kepada kemiskinan” ujar Sinung.
