Semarangkita.id – Kabar 60.000 calon mahasiswa yang batal daftar ulang di PTN sempat memicu perhatian publik. Kabar itu mengasumsikan para calon mahasiswa batal daftar ulang karena tidak sanggup membayar UKT. Penanggung jawab Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) kemudian mengklarifikasi persoalan angka tersebut.
Belum ada angka pasti terkait jumlah calon mahasiswa yang lolos seleksi namun batal daftar ulang karena Jalur Tes Mandiri belum selesau. Meskipun begitu, data sementara menunjukkan setidaknya 113.000 mahasiswa yang batal daftar ulang di tahun 2026. Akumulasi diterima ada 681.000 calon mahasiswa dan akumulasi daftar ulang 568.000 calon mahasiswa. Diterima tapi tidak daftar ulang ada 113.000 calon mahasiswa.
Narsumber pakar pendidikan tinggi dalam RDPU komisi X dengan Panja SPMB (24/6) Prof. Nizam mengatakan, hingga 2025 tren angka sekitar 10% calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sudah terjadi sejak era 90-an. Menurut Nizam faktornya beragam, mulai dari calon mahasiswa diterima juga di PT kedinasan dan meninggalkan pilihan PTN, calon mahasiswa yang diterima di PTN pilihan kedua dan belum yakin untuk mendaftar ulang , atau calon mahasiswa yang lebih memilih ke PTS dengan akreditasi lebih baik.
Penjelasan mengenai faktor calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang menuai pertanyaan. Salah satunya dari anggota Komisi X Abdul Fikri Fakih yang menganggap faktor-faktor itu perlu diriset lebih jauh.
“Kenapa tidak daftar ulang? saya kira perlu uji sahih ini. jangan-jangan karena kemiskinan,” duga Abdul.
Pertanyaan lebih lanjut dilontarkan oleh wakil Ketua Komisi X Maria Yohana Esti Wijayati, yang menanyakan data spesifik terkait jumlah calon mahasiswa yang mengundurkan diri karena faktor biaya.
“Berapa yang mengundurkan diri karena KIP (Kartu Identitas Pintar) nya ditolak?Jangan-jangan KIP kita salah sasaran,”ujar Esti.
Menjawab Esti, narasumber RDPU Prof.Ganefri mengatakan sistem pendataan KIP Kuliah perlu dievaluasi. Terutama karena jarak antara penerimaan KIP Kuliah dengan penerimaan seleksi masuk PTN terlalu lama dan menciptakan ketidakpastian bagi calon mahasiswa.
“Saya kira kalau itu saja bisa kita subsidi bu, anak-anak pengusul KIP Kuliah ini bisa dibiayai oleh pemerintah semua saya kira selesai,”ujar Ganefri.
